Dugaan Korupsi Judi Online: Strategi Bertahan Budi Arie dalam Pusaran Sorotan Publik dan Hukum

JAKARTA – Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi dan UKM yang juga mantan Menkominfo, mendadak mencuat dalam persidangan kasus judi online.

Dalam dakwaan jaksa, ia disebut menerima 50 persen dari komisi situs judi agar tak diblokir oleh pemerintah.

Tuduhan ini langsung mengundang perhatian publik dan media. Sorotan pun tajam diarahkan kepadanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak tinggal diam, Budi Arie segera membantah. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan dirinya adalah korban fitnah dan pengkhianatan.

Namun, publik tetap menuntut transparansi. Reputasinya, baik sebagai pejabat publik maupun sebagai pemimpin kementerian, dipertaruhkan.

Peta Krisis dan Pihak yang Terlibat*

Kasus ini melibatkan banyak pihak. Di garis depan, tentu saja Budi Arie Setiadi. Ia menyangkal terlibat, tetapi tetap akan diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi pihak yang membacakan dakwaan atas terdakwa lainnya, namun nama Budi disebut secara eksplisit di dalamnya.

Lembaga swadaya seperti IM57+ Institute juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki lebih lanjut.

Di sisi lain, media dan publik bergerak cepat menyoroti kasus ini, terutama karena reputasi Budi selama ini dikenal vokal melawan judi online saat menjabat sebagai Menkominfo.

Strategi Bertahan ala William Benoit

Menggunakan Image Restoration Theory dari William Benoit, krisis ini dapat dianalisis dari lima strategi utama pemulihan citra:

1. Denial (Penolakan)
Budi Arie memilih jalan pertama: membantah. Dalam konferensi pers dan wawancara, ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar.

“Saya tidak pernah menerima dana dari situs judi online. Itu adalah fitnah dan upaya menjatuhkan saya,” ujarnya kepada wartawan.

2. Evasion of Responsibility (Pengalihan Tanggung Jawab)
Ia juga menyebut dirinya sebagai korban framing oleh pihak-pihak tertentu.

Pernyataan ini mengindikasikan upaya mengalihkan tanggung jawab atau minimal menekankan bahwa dirinya tidak memiliki kendali atas tuduhan tersebut.

“Saya korban pengkhianatan, ini jelas rekayasa politik,” kata Budi dalam suatu wawancara eksklusif.

3. Reducing Offensiveness (Mengurangi Kesalahan)
Ia menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo, dirinya gencar memberantas situs judi. Ia bahkan mengklaim telah memblokir jutaan situs judol.

“Kami telah memblokir lebih dari 2,1 juta situs judi online sepanjang 2023,” ucapnya dalam konferensi pers.

4. Corrective Action (Tindakan Korektif)
Sayangnya, belum ada langkah konkret atau tindakan korektif yang terlihat.

Budi belum mengumumkan audit, investigasi internal, atau kerja sama terbuka dengan lembaga penegak hukum.

5. Mortification (Permintaan Maaf)
Tidak ada pernyataan maaf atau pengakuan salah, baik secara langsung maupun tersirat. Ia tetap pada posisi menyangkal dan merasa difitnah.

Efektivitas Strategi: Membendung atau Memperkeruh?*

Dalam logika komunikasi krisis, strategi denial bisa efektif bila dibarengi dengan bukti kuat. Namun, tanpa klarifikasi terbuka, publik bisa meragukan keabsahan bantahan tersebut.

Pengalihan tanggung jawab dan narasi sebagai korban framing dapat menarik simpati sebagian pendukung, tetapi juga berisiko menciptakan kesan menghindar.

Lebih jauh, ketiadaan corrective action dan mortification menunjukkan tidak adanya empati publik, sebuah elemen penting dalam pemulihan reputasi.

Budi Arie memang punya modal kuat: rekam jejak sebagai aktivis dan pejabat yang getol melawan judol. Tapi, krisis yang dibiarkan menggantung bisa menjadi bumerang reputasi.

Strategi Komunikasi yang Harus Diterapkan

Jika Budi Arie ingin menyelamatkan citranya, ia dan timnya perlu mengadopsi pendekatan krisis yang lebih komprehensif dan terbuka.

Berikut rekomendasi strategi komunikasi berdasarkan best practice pemulihan reputasi:

1. Transparansi dan Komunikasi Terbuka.
Rilis laporan resmi terkait peran, transaksi, dan kebijakan selama masa jabatannya di Kominfo.

2. Audit Independen.
Libatkan auditor eksternal untuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

3. Kerja Sama Proaktif dengan Penegak Hukum

Tunjukkan sikap terbuka dan kooperatif, bukan sekadar sebagai saksi pasif.

4. Perkuat Tata Kelola Kementerian

Tingkatkan mekanisme pengawasan internal dan pelaporan di Kemenkop UKM.

5. Sampaikan Permintaan Maaf Jika Terbukti Salah.
Mortification bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk integritas dan tanggung jawab publik.

Langkah-langkah ini dapat membantu tidak hanya memperbaiki reputasi pribadi, tetapi juga menjaga kredibilitas lembaga tempat ia mengabdi.***

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Mediaemiten.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center